Perbedaan persekutuan perdata, firma dan Cv

A. Persekutuan perdata
Perjanjian antara 2 orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (inbreng) kedalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. (pasal 1618 KUHP perdata) Tujuannya adalh untuk mendapatkan sutu keuntungan, yang di bagi bersama sesuai dengan proporsi atau bagian yang telah disepakati bersama.
Masing-masing sekutu diwaibkan untuk memberikan inbreng kedalam persekutuan (pasal 1619 KUHP perdata). Jenis pemasukannya :
1. Uang
2. Benda-benda yang layak sebagai pemasukan (kendaraan, alat perlengkapan kantor, dll)
3. Tenaga kerja baik secara fisik maupun pikiran
Tanggungjawab sekutu adalah berkewajiban mengganti kerugian apabila perikatan yang sudah dijanjikan tidak dilaksanakan, sehingga jika perikatan itu benar-benar tidak dilaksanakan maka sekutu yang bertanggungjawab dapat digugat untuk memenuhi prestasinya.
Pasal 1642-1645 KUHP Perdata :
1. Sekutu melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka sekutu tersebut harus bertanggungjawab pnuh walaupun dengan alasan hubungan hukum tersebut dilakukan untuk kepentingan persekutuan.
2. Pebuatan hukum menjadi mengikat sekutu lainjika :
– Ada surat kuasa dari sekutu lain.
– Keuntungan yang didapat nyata-nyata di nikmati oleh persekutuan.
3. Beberapa sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka para sekutu bertanggung jawab secara tanggung renteng meskipun inbreng tidak sama kecuali telah diperjanjikan sebelumnya bahwa ada perimbangan inbreng dengan pertanggungjawaban.
4. Apabil seorang sekutu melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga atas nama persekutuan, maka persekutuan dapat langsung menggugat pihak ketiga itu.

B. Persekutuan Firma
Firma artinya nama bersama, yakni nama sekutu yang dijadikan menjadi nama perusahaan. Persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama (pasal 16 KUHD)
Unsur-unsur pokok firma :
1. Persekutuan perdata (pasal 1618 KHUPerdata)
2. Menjalankan perusahaan (pasal 16 KUHD)
3. Menggunakan nama bersama (pasal 16 KUHD)
4. Tanggungjawab sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan (pasal 18 KUHD)
Tanggungjawab sekutu firma :
– Sekutu yang ditunjuk atau diberi kuasa untuk menjalankan tugas pengurus ditentukan dalam AD akta pendirian) firma.
– Jika belum ditentukan, pengurus harus ditentukan dalam akta tersendiri dan di daftarkan ke paniteraan PN setempat dan di umumkan dalam BNRI supaya pihak ketiga mengetahui siapa yang menjadi pengurus yang berhubungan dengannya.
– Jika tidak ditentukan, semua anggota dianggap dapat dan dibolehkan bertindak keluar atas nama firma, seoraang anggota dapat mengikat anggota lainnya.
– Semua anggota dianggap berhak untuk menerima dan megeluarkan uang atas nama dan untuk kepentingan firma.

C. Persekutuan komanditer (CV)
Persekutuan komanditer yang diadakan antara seorang sekutu atau lebih yang bertanggungjawab secara pribadi untuk seluruhnya dengan seorang atau lebih sebagai sekutu yang meminjamkan uang. Merupakan persekutuan firma yang memiliki sekutu komanditer (silent partner). Sekutu dalam persekutuan komanditer ada 2 yaitu sekutu komanditer ( sekutu diam/ silent partner) dan sekutu biasa (sekutu kerja, sekutu komplamenter)
a. Sekutu komanditer
– Sekutu yang memasukkan inbreng ke dalam persekutuan
– Berhak atas keuntungan persekutuan sebagaimana telah ditentukan dalam AD CV.
– Apabila dalam AD tidak ditemukan, sekutu komanditer mendapatkan keuntungan sebanding dengan jumlah pemasukan atau inbreng
– Tanggungjawab kerugian sebatas inbreng yang dimasukkan
– Tidak boleh melakukan pengurusan meskipun dengan surat kuasa.
b. Sekutu komplementer
– Sekutu ini aktif menjadi pengurus persekutuan, menjalankan perusahaan dan berhubungan dengan pihak ketiga.
– Dalam AD harus ditentukan sekutu kerja yang tidak diperkenankan bertindak keluar.
– Beban kerugian sekutu komplementer tidak terbatas.
Tanggung jawab sekutu
a. Tanggungjawab intern :
Sekutu komanditer
Tanggungjawab terbatas pada inbreng yang disetor
Sekutu biasa
Tanggungjawab pribadi untuk keseluruhan, meskipun sekutu tersebut merupakan sekutu yang menurut AD tidak diperkenankan berhubungan dengan pihak ketiga.
b. Tanggungjawa ekstern:
Sekutu komplementer yang bertanggungjawab atas hubungan dengan pihak ketiga.

Hukum Islam

A. Hukum Islam
Menurut saya hokum islam merupaka keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib diturut atau ditaati oleh seorang muslim. Lingkup hukum Islam bukan hanya mengatur permasalahan ritual yang spiritual, tetapi juga mengatur permasalahan tatanan kehidupan manusia baik untuk kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat serta bangsa dan negara dalam berbagai konteks termasuk hubungan dengan antarnegara.
Dalam hukum Islam dikenal Ada lima ketentuan hukum dalam mengatur perbuatan manusia yaitu: wajib, sunnat, jaiz, makruh dan haram. Wajib merupakan perintah yang harus dilaksanakan dan jika tidak di laksanakan akan mendapatkan dosa. Sunnat merupakan perbuatan yang jika dilakukan mendapatkan pahala, tetapi jika tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa. Jaiz merupakan perbuatan yang apabila dilaksanakan tidak berpahala dan apabila ditinggal tidak mendapatkan dosa. Makruh merupakan perbuatan yang terlarang, jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala, namun jika dilakukan tidak mendapat dosa.
Sumber-sumber hokum islam adalah Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ Shahabat dan Qiyas (yang mempunyai persamaan illat syar’i). Al-Qur’an adalah kalam Allah yang diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW dengan menggunakan bahasa Arab dalam hal pengakuannya sebagai rasul dan agar dijadikan sebagai pedoman hukum bagi seluruh ummat manusia, di samping merupakan amal ibadah bagi yang membacanya. Sunnah adalah perkataan, perbuatan dan taqrir (ketetapan/persetujuan/diamnya) Rasulullah saw terhadap sesuatu hal atau perbuatan seorang shahabat yang diketahuinya. Sunnah merupakan sumber syariat Islam yang nilai kebenarannya sama dengan Al-Qur’an karena sebenarnya Sunnah juga berasal dari wahyu. As-sunnah memiliki fungsi terhadap Al-qur’an. Fungsi AS-sunnah terhadap Al-qur’an adalah:
1. Menguraikan keumuman Al-Qur’an
2. Pengkhususan keumuman Al-qur’an
3. Pensyaratan terhadap ayat Al-qur’an yang mutlak
4. Pelengkap keterangan sebagiam dari hokum-hukum
5. Sunnah menetapkan hokum-hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-qur’an
Kata Ijma’ menurut bahasa bisa berarti tekad yang konsisten tehadap sesuatu atau kesepakatan suatu kelompok terhadap suatu perkara. Sedangkan menurut para ulama ushul fiqh, Ijma’ adalah kesepakatan terhadap suatu hukum bahwa hal itu merupakan hukum syara’. Alasan ijma’ dapat dijadikan sumber hokum adalah dari segi mungkin tidaknya ‘seluruh orang yang berijma’ berkumpul, saling mengetahui ijma’ dan dapat mengkoreksi bila diketahui kesalahannya, maka hal ini hanya mungkin terjadi pada masa shahabat, tidak pada masa selain mereka. pengertian Qiyas Menurut para ulama ushul, qiyas berarti menyamakan suatu kejadian yang tidak ada nashnya dengan suatu kejadian yang sudah ada nash/hukumnya, karena disebabkan adanya kesamaan dua kejadian itu dalam illat (sebab) hukumnya. Alasan Qiyas dijadikan sumber hokum adalah Qiyas digunakan sebagai sumber dalil syar’i karena dalam qiyas yang menjadi dasar pengambilan hukum adalah nash-nash syar’i yang memiliki kesamaan illat. Sebagaimana diketahui bahwa yang menjadi dasar keberadaan hukum adalah illatnya, maka apabila ada kesamaan illat antara suatu masalah baru dengan masalah yang sudah ada hukumnya, maka hukum masalah yang baru tersebut menjadi sama.
B. Syari’ah
Kata sayri’ah brasal dari kata bahasa arab yang artinya al-syari’ah yang berarti “jalan menuju sumber air” atau jalan yang harus di ikuti. Pengertian syari’ah adalah semua yang disyari’atkan Allah untuk kaum muslimin baik melalui Al-Qur’an ataupun melalui Sunnah Rasul. Syari’ah itu adalah hukum-hukum yang disyari’atkan Allah bagi hamba-hamba Nya (manusia) yang dibawa oleh para Nabi. Syariah meliputi 2 bagian utama :
1. Ibadah ( dalam arti khusus), yang membahas hubungan manusia dengan Allah (vertikal). Tatacara dan syarat-rukunya terinci dalam Quran dan Sunah. Misalnya : salat, zakat, puasa
2. Mu’amalah, yang membahas hubungan horisontal (manusia dan lingkungannya). Dalam hal ini aturan-aturannya lebih bersifat garis besar. Misalnya dagang, bernegara, dll.

C. Fiqih
Kata fiqih berasal dari bahasa Arab yang berarti “Al-fiqh” yang berti pemahaman atau pengetahuan tentang sesuatu. Secara terminology fiqih merupakan ilmu tentang hokum-hukum syara’ yang bersifat amaliyah yang digali dari dalil-dalil yang terperinci (praktis).
Perbedaan syari’ah dan fiqih adalah :
Syariah
• Berasal dari Al-Qur’an dan As-sunah
• Bersifat fundamental
• Hukumnta bersifat tidak berubah
• Hukum Syariatnya hanya Satu (Universal)
• Langsung dari Allah yang kini terdapat dalam Al-Qur’an
Fiqih
• Karya Manusia yang bisa Berubah
• Bersifat Fundamental
• Hukumnya dapat berubah
• Banyak berbagai ragam
• Bersal dari Ijtihad para ahli hukum sebagai hasil pemahaman manusia yang dirumuskan oleh Mujtahid

Ijtihad

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sebagaimana yang kita ketahui sumber hukum islam ada tiga yaitu Al-Quran, Al-Hadits dan ijtihad. Al-Quran berasal dari wahyu Allah SWT, Al-Hadits yang merupakan penjelasan dari Nabi Muhammad SAW terkait dengan hal-hal yang belum dijelaskan dalam Al-Quran dan ijtihad merupakan kesepakatan ulama terhadap suatu hal yang belum dijelaskan dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits.
Ijtihad berasal dari kata ijtihada yang artinya adalah bersungguh-sungguh, rajin, dan giat. Sedangkan Imam Ghazali mendefinisikan ijtihad itu dengan usaha sungguh-sungguh dari seorang mujtahid di dalam rangka mengetahui tentang hukum-hukum syariat. Ijtihad merupakan hasil dari akal pikiran manusia (ar-ra’yu). Ijtihad diperkuat oleh dialog antara Nabi Muhammad SAW dengan Mu’adz bin jabal ketika itu Nabi bertanya kepada kepada Mu’adz bin Jabal tentang perkara yang belum ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul maka Mu’adz akan menggunakan akal pikirannya sepanjang tidak melenceng dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul dan Nabi Muhammad SAW pun menyetujuinya.
Terdapat berbagai macam ijtihad dan hukum-hukumnya. Ijtihad oleh Syaikh Muhammad khudloriy memiliki 3 hukum yakni wajib ainy, wajib kifaiy, dan sunnah. Sedangkan Dr. Ad duwalibi membagi ijtihad menjadi 3 macam yaitu Al-Ijtihadul Bayaniy, Al-Ijtihadul Qiyasiy dan Al-Ijtihadul Istishlahiy. Ustadz Muhammad Taqqiyul Hakim membagi ijtihad menjadi dua macam yaitu ijtihad aqliy dan ijtihad syar’i.
B. Identifikasi masalah
1. Ijtihad merupakan salah satu sumber hukum islam.
2. Pengertian ijtihad secara terminologi dan epistimologi menurut ulama.
3. Dasar hukum ijtihad.
4. Macam-macam ijtihad dan hukumnya.
C. Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud dengan ijtihad?
2. Jelaskan macam-macam dari Ijtihad?
3. Mengapa Ijtihad dapat menjadi salah satu sumber dari hukum islam.
4. Jelaskan hukum-hukum dari ijtihad.
D. Tujuan
1. Dapat mengetahui pengertian dari ijtihad secara bahasa dan menurut pendapat ulama.
2. Dapat mengetahui macam-macam dari ijtihad.
3. Dapat mengetahui hukum-hukum dari ijtihad.
4. Dapat mengetahui dasar hukum dan alasan dari penggunaan ijtihad sebagai salah satu sumber hukum islam.
E. Manfaat
a. Menambah wawasan mahasiswa tentang pengertian ijtihad.
b. Menambah wawasan mahasiswa tentang macam-macam ijtihad.
c. Menambah mahasiswa tentang hukum-hukum dari ijtihad.
d. Menambah wawasan mahasiswa tentang ijtihad secara luas.

BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Ijtihad
Ijtihad yang berasal dari kata (asal mulanya) ijtihada ( ) artinya ialah : Bersungguh-sungguh, rajin, giat. Sedang apabila kita meneliti makna kata ja-ha-da artinya ialah mencurahkan segala kemampuan. Jadi dengan demikian menurut bahasa ijtihad itu ialah berusaha atau berupaya yang bersungguh-sungguh. Imam Al Ghazaliy mendefinisikan ijtihad itu dengan usaha sungguh-sungguh dari seorang mujtahid di dalam rangka mengetahui tentang hukum-hukum syariat. Adapula yang mengatakan ijtihad itu ialah qiyas, tetapi oleh Al Ghazaliy pendapat itu lebih umum daripada qiyas, sebab kadang-kadang ijtihad itu memandang di dalam keumuman dan lafadz-lafadz yang pelik dan semua jalan asillah (berdalil) selain daripada qiyas. Imam Syafi’iy sendiri menyebutkan bahwa arti sempit qiyas itu juga adalah ijtihad (Kamal Muchtar dkk, 1995: 115-16).
Dalam hubungannya dengan hukum, ijtihad adalah usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan mempergunakan segenap kemampuan yang ada dilakukan oleh orang (ahli hukum) yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya dalam Alquran dan Sunnah Rasulullah. Orang yang berijtihad disebut mujtahid (Mohammad Daud Ali, 1990: 116).
Pengertian ijtihad menurt Ibrahim Hosen berarti pengarahan segala kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Ijtihad secara bahasa sering juga diartikan sebagai pencurahan segala kemampuan untuk mendapatkan sesuatu, yaitu penggunaan akal sekuat mungkin untuk menemukan suatu kepuasan hukum tertentu yang tidak ditetapkan secara eksplisit di dalam Al-qur’an dan Sunnah.
Dalam bidang fikih, ijtihad berarti mengerahkan segala tenaga dan fikiran untuk menyelidiki dan mengeluarkan (mengistinbatkan) hukum-hukum yang terkandung dalam Al-qur’an dengan syarat-syarat tertentu. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Abdullah bin Mas’ud sebagai berikut : “berhukumlah engkau dengna Al-qur’an dan Sunnah Rasul, apabila persoalan itu engkau temukan dalam kedua sumber tersebut. Akan tetapi apabila engkau tidak menemukannya,maka ijtihadlah”. Rasulullah pun pernah menyatakan kepada Ali Bin Abi Thalib : “apabila engkau berijtihad dan ijtihad mu betul, maka engkau mendapatkan dua pahala. Tetapi apabila ijtihad mu salah, maka engkau hanya mendapatkan satu pahala”. Ada tiga hukum ijtihad seperti ditetapakan para ahli ushul fikih, antar lain fardhu ain (wajib bagi setiap orang), fardhu kifayah (cukup dilakukan oleh sebagian orang) serta mandub (sunah). (Muhammad Alim,2006:195)
Ijtihad adalah istilah para fuqaha, yaitu berfikira dengan menggunakan seluruh ilmu yang dimiliki oleh para ilmuan syari’at Islam untuk menetapkan/menemukan sesuatu hukum syari’at islam dalam hal-hal yang ternyata belum ditegaskan hukumnyaoleh Al-qur’an dan Sunnah. Ijtihad dalam hal ini dapat saja meliputi seluruh aspek kehidupan termasuk aspek pendidikan, tetapi tetap berpedoman dalam Al-qur’an dan Sunnah tersebut. Karena itu ijtihad dipandang sebagai salah satu sumber hukum islam yang sangat dibutuhkan sepanjang masa setelah Rasulullah wafat. Sasaran ijtihad adalah segala sesuatu yang diperlukan dalam kehidupan, yang senantiasa berkembang. Ijtihad bidang pendidikan sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin maju, terasa semakin urgen dan mendesak, tidak saja dibidang materi atau isi, melainkan juga dibidang sistem dalam arti yang luas. (Zakiah Daradjat,2006:21)
Ijtihad merupakan dasar dan saran pengembangan hukum Islam. Ia adalah kewajiban umat Islam yang memenuhi syarat (karena pengetahuan dan pengalamannya) untuk menunaikannya. Kewajiban itu tercermin dalam Sunnah Nabi Muhammad SAW yang mendorong mujtahid untuk berijtihad. Mujtahid yang berijtihad, dan (hasil) ijtihadnya itu benar, kata Nabi, akan memperoleh dua pahala. Kalau ijtihadnya salah, dia akan mendapatkan (juga) satu pahala (Othman Ishak,1980:16 dalam Mohammad Daud Ali, 1990: 17).
B. Kedudukan Ijtihad Sebagai Sumber Ajaran Islam
Dilihat dari Jumlah pelakunya, ijtihad dapat dibagi dua yakni (a) ijtihad individual (ijtihad fardi) dan (b) ijtihad kolektif (ijtihad jama’i). Yang dimaksud dengan (a) ijtihad individual adalah ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid saja. Yang dimaksud dengan (b) ijtihad kolektif adalah ijtihad yang dilakukan bersama-sama oleh banyak ahli tentang satu persoalan hukum tertentu. Di samping jumlah orang yang melakukannya, ijtihad juga dapat dilihat dari objek atau lapangannya. Dilihat dari objek atau lapangannya, ijtihad dapat dilakukan terhadap (a) persoalan-persoalan hukum yang zhanni sifatnya, (b) hal-hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Alquran dan Al-Hadist dan (c) mengenai masalah-masalah hukum baru yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat (Mohammad Daud Ali, 1990: 117-118).
Berbeda dengan Al-qur’an dan Assunnah, ijtihad pada kepastiannya sebagai sumber ajaran islam terkait dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
a. Pada dasarnya yang ditetapkan oleh ijtihad tidak dapat melahirkan keputusan yang bersifat mutlak, sebab ijtihad merupakan produk manusia yang bersifat relatif, maka keputusan suatu ijtihad pun adalah relatif
b. Suatu keputusan yang ditetapkan oleh ijtihad, mungikin berlaku bagi seseorang tapi tidak berlaku bagi orang lain. Berlaku untuk suatu tempat atau masa atau tempat yang lain.
c. Ijtihad tidak berlaku dalam urusan penambahan dan atau pengurangan ibadah mahdhah (ritual khusus, ibadah yang termasuk paket dari Rasulullah, misal sholat). Sebab urusan ibadah mahdhah hanya diatur oleh Allah dan Rasulullah. Maka ketika ada pihak yang melkukan inovasi dalam hal shalat dan ibadah lainnya, tentu saja para ulama dan umat islam sangat keberatan. Karena memang tidak pernah ada ijtihad untuk hal prakik ibadah. Meski begitu beberapa praktik ibadah, semisal melaksanakan shalat dalam kendaraan ketika melakukan perjalanan, maka seorang muslim boleh shalat tidak menghadap kiblat. Ini menunjukkan bahwa islam juga sangat fleksibel dalam penerapan ibadah.
d. Keputusan ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-qur’an dan Assunnah.
e. Dalam proses berijtihad hendaknya dipertimbangkan faktor-faktor motivasi, akibat, kemaslahatan bagi umat,kemanfaatan bersama dan nilai-nilai yang menjadi ciri dan jiwa dari ajaran islam. (Muhammad Alim,2006:197)
Asy Syaikh Muhammad Khudloriy di dalam Kitabnya Ushulul Fiqih (h.368), mengemukakan hukum-hukum ijtihad itu sebagai berikut :
1. Wajib ainiy, yaitu bagi seseorang yang ditanyai akan sesuatau peristiwa, dan peristiwa itu akan hilang sebelum diketahui. Atau ia sendiri mengalami sesuatu peristiwa yang ia sendiripun mengetahui hukumnya.
2. Wajib kifa’iy, yaitu apabila seseorang ditanyai tentang sesuatu dan sesuatu itu tidak hilang sebelum diketahui hukum-hukumnya, dan disamping itu masih ada mujtahid yang lain. Apabila salah seorang mujtahid sudah meyelesaikan tugas itu atau sudah ada seseorang saja yang berijtihad menyelesaikan soal tersebut, kewajiban tersebut sudah gugur atas yang lain-lain, artinya ijtihad satu orang tersebut sudah membebaskan beban kewajiban berijtihad. Tetapi apabila tidak seorangpun yang melakukan ijtihad dari kalangan mujtahidin, mereka semua berdosa.
3. Sunnah (annadbu), yaitu hukum atas sesuatu yang belum terjadi, baik hal itu ditanyakan ataukah tidak (Kamal Muchtar dkk, 1995: 119).

C. Syarat-syarat Berijtihad
Dalam sejarah, banyak para mujtahid yang muncul dan berjasa mengembangkan hukum islam . Para penulis sejarah hukum mengadakan klasifikasi dan menentukan peringkat mereka berdasarkan kriteria yang mereka adakan. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah (1292-1356 M) menggolongkannya ke dalam empat tingkat saja, yakni (1) mujtahid mutlak, (2)mujtahid mazhab, (3) mujtahid fatwa dan (4) muqallid atau disebut juga dengan istilah ahli tarjih (Asjmuni Abdurrahman, 1978:n 17-24 dalam Muhammad Daud Ali, 1990: 119).
Ijtihad perlu dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat dari masa ke masa, karena Islam dan umat Islam berkembang pula dari zaman ke zaman sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dalam masyarakat yang berkembang itu, senantiasa muncul masalah-masalah yang perlu dipecahkan dan ditentukan kaidah hukumnya. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan ijtihad. Dan karena pentingnya ijitihad, seorang pemikir Islam terkemuka (yang menjadi salah seorang pendorong lahirnya negara Islam Pakistan) yakni Muhammad Iqbal menyebut ijtihad sebagai the rinciple of movement dalam struktur ajaran agama islam (Nazaruddin Razak, 1977:113), karena dengan ijtihad hukum Islam dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam di setiap zaman. Ijtihad Khalifah Umar bin Khattab (634-644 M) dalam berbagai aspek hukum Islam, adalah model yang dapat dicontoh terus-menerus dalam melakukan ijtihad dari masa ke masa, di setiap tempat dalam berbagai peristiwa (Mohammad Daud Ali, 1990: 119).
Di antara banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang yang akan melakukan ijtihad, sebagaimana disebutkan oleh para ulama dalam kitab ushul fiqh, yang terpenting ialah:
a. Memiliki pengetahuan yang luas tentang ayat-ayat Al-qur’an yang berhubungan dengan masalah hukum, dalam arti mampu mebahas ayat-ayat tersebut untuk menggali hukum.
b. Memiliki pengetahuan yang luas tentang hadist-hadist Nabi SAW. Yang behubungan dengan masalah hukum, dalam arti sanggup membahas hadist-hadist tersebut untuk menggali hukum.
c. Mengetahui bahasa Arab dengan berbagai ilmu kebahasaannya, seperti nahwu, sharaf, ma’ani, bayan, badi’, agar dapat menafsirkan ayat-ayat Al-qur’an atau Assunnah dengan cara yang benar.
d. Mengetahui kaidah-kaidah ilmu shuk fikih yang seluas-luasnya, karena ilmu ini menjadi dasar berijtihad.
e. Mengetahui ilmu logika, agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar tenatang hukum, dan sanggup mempertanggungjawabkannya.
f. Mengetahui soal-soal ijma’, supaya tidak timbul pendapat yang bertentangan dengan hasil ijma’.
g. Mengetahui hadist yang dibatalkan karena sesuatu yang lebih kuat dalam Al-qur’an. (Muhammad Alim,2006:198)
D. Arti Pentingnya ijtihad
Agar ajaran islam selalu selaras dengan perkembangan umat manusia dan mampu menjawab tantangan jaman, maka hukum islam perlu dikembangkan. Selain itu, pemahaman terhadap islam perlu terus-menerus diperbaharui dengan memberikan penafsiran-pnafsiran baru terhadap nash syara’, menggali alternatif-alternatif lain yang bisa diangkat sebagi solusi atas masalah-masalah kekinian. Jadi pembaruan hukum islam (dalam konteks ijtihad) ini dimksudkan agar syariat islam mampu direalisasikan dalam kehidupan, menjadi hukum yang aflikatif dalam menjawab semua permasalahan yang dihadapi masyarakat.
Ijtihad pada hakikatnya merupakan realisasi dari sejumlah ayat Al-qur’an yang menyuruh umat Islam untuk menggunakan akal pikiran, melahirkan kemaslahatan masyarakat dan kebaikan manusia. Dengan demikian ijtihad perlu diperkembangkan dan diperluas. Para ulama telah menciptakan beberapa cara untuk berijtihad, antara lain sebagai berikut :
a. Qiyas, yaitu menetapka suatu hukum yang tidak ditetapkan dalam Al-qur’an atau hadist, dengan cara dianalogikan kepada suatu hukum yang telah diterangkan Al-qur’an atau hadist karena memiliki sebab yang sama. Sebagai contoh, dalam Al-qur’an surat a-Jumu’ah (62) ayat 9 diisyaratkan bahwa seseorang diharuskan meninggalkan aktifitas perniagaan (jual beli) pada saat azan jum’attelah dikumandangkan. Bagaimana hukum aktivitas lain (selain perniagaan) yang dilakukan pada saat setelah mendengar adzan jumat. Dalam hal ini al-qur’an maupun hadis tidak menjelaskan. Maka hendaklah berijtihad dengan jalan analogi (qiyas). Jika aktifitas perniagaan dapat mengganggu pelaksaan shalat jumat itu dilarang, maka aktivitas lain yang bisa mengganggu pelaksanaan shalat jumat juga dilarang.
b. Ijma’ (konsensus, ijtihad kolektif) yaitu kesepakaan ulama-ulama Islam dalam menentukan suatu keputusan hukum atas masalah ijtihadiyah. Ketika Ali Bin Abi Thalib mengungkapkan pada Rasulullah tentang kemungkinan adanya suatu masalah yang tidak dibicarakan oleh Al-qur’an maupun hadist, maka rasul mengatakan kumpulkan orang-orang yang berilmu kemudian jadikan persoalan tersebut sebagai bahan musyawarah.
c. Istihsan, yaitu menetapkan suatu hukum terhadap suatu persoalan ijtihadiyah atas dasar prinsip-prinsip umum ajaran islam, seperti keadilan, kasih sayang dan lain-lain. pengalihan hukum yang diperoleh dengan jalan qiyas kepada hukum lain atas pertimbangan kemaslahatan umum. Apabila dihadapkan kepada keharusan memilih salah satu diantara dua persoalan yang sama-sama jelek, maka harus diambil yang lebih ringan kejelekannya.
d. Mashalihul mursalah, yaitu menetapkan hukum terhadap suatu persoalan atas pertimbangan keguanaan dan kemanfaatan yang sesuai dengan tujuan syariat islam, yaitu dengan memelihara kelestarian dan keselamatan agama (hak untuk beragama), jiwa (hak untuk hidup), akal (hak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan), harta (hak untuk memiliki dan memanfaatkan harta) dan keturunan (hak untuk mengembangkan keturunan) (Muhammad Alim,2006:198-200)
Dr. Ad Duwalibi, sebagaimana dikatakan oeh Dr. Wahbah membagi ijtihad kepada tiga macam (sebagian diantaranya juga ditunjuk oleh As Syathibiy di dalam ( Al muwafafotnya)).
1. Al Ijtihadul Bayaniy, yaitu menjelaskan (bayan) hukum-hukum Syar’iyah dari nash-nash syar’i (yang memberi syari’at).
2. Al ijtihadul Qiyasyi, yaitu meletakkan (wadl’an) hukum-hukum syar’iyah unuk kejadian-kejadian/peristiwa yang tidak terdapat di dalam Al Kitab dan As Sunnah, dengan jalan menggunakan qiyas atas apa yang terdapat di dalam nash-nash hukum syar’i.
Al Ijtihadul Ishtishlahiy, inipun juga meletakkan (wadl’an) hukum-hukum syar’iyah untuk peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang untuk itu tidak terdapat di dalam Al Kitab dan As Sunnah dengan mempergunakan ar ra’yu yang disandarkan atas istishlah (Kamal muchtar dkk, 1995: 120).
Sedangkan Ustadz Muhammad Taqiyyulhakim membaginya kepada ijtihad aqliy dan ijtihad syar’iy. Yang aqliyah ialah apabila hujah-hujjahnya mantap itu melulu aqal saja dan tidak menerima untuk dijadikan syar’iy yaitu hal-hal yang semata-mata aqliy aturan-aturan yang biasanya untuk menolak kemadlaratan dan lain-lain. Sedangkan yang syar’iy ialah yang memerlukan kepada kehujjahannya itu sebagian dari hujjah-hujjah syar’iy dan dalam kelompok ini termasuk Ijma’, qiyas, istihsan, istishislah, urf, istishhab, dan lain-lain. Imam Asy Syafi’iy memadukan ijtihad itu dengan makna istinbath atas qiyas terhadap suatu yang terdapat di dalam Al Kitab dan As Sunah (Kamal Muchtar dkk, 1995: 120).

BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Ijtihad dianggap sangat perlu dilakukan karena zaman semakin berkembang searah dengan berkembangnya pemikiran manusia. Ijtihad juga banyak dilakukan oleh para sahabat dan juga para ulama-ulama besar setelah Rasulullah wafat. Ijtihad dilakukan untuk menemukan suatu kepuasan hukum tertentu yang tidak ditetapkan secara eksplisit di dalam Al-qur’an dan Sunnah. Ijtihad dilakukan dengan cara mengerahkan segala kemampuan pikiran yang ada namun keputusan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-qur’an dan Assunnah. Syarat-syarat untuk melakukan ijtihad diantaranya adalah memiliki pengetahuan yang luas tentang ayat-ayat Al-qur’an yang berhubungan dengan masalah hukum, memiliki pengetahuan yang luas tentang hadist-hadist Nabi SAW yang behubungan dengan masalah hukum, mengetahui bahasa Arab dengan berbagai ilmu kebahasaannya, mengetahui ilmu logika, dll.

DAFTAR PUSTAKA
Alim,Muhammad.2006.Pendidikan Agama Islam.Bandung:PT Remaja Rosdakarya
Daradjat,Zakiah dkk.2006.Ilmu Pendidikan Islam.Jakarta:Bumi Aksara
Mochtar,Kamal dkk.1995.Ushul Fikih II.Yogyakarta:Depag
Ali, Mohammad Daud.1990.Hukum Islam.Jakarta:Grafindo Persada

Hubungan Antar Lembaga Negara

1. MPR dengan DPR
hubungan antar MPR dan DPR di atur di dalam :
a. UUD 1945 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, “Majelis permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.”
b. UUD 1945 pasal 7A yang berbunyi, “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. “
c. UUD 1945 pasal 7B ayat 1 yang berbunyi, “Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”
d. UUD 1945 pasal 7B ayat 6 yang berbunyi, “Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.”
2. MPR dengan DPD
Hubungan antara MPR dan DPD dia atur didalam UUD 1945 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, “Majelis permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
3. MPR dengan Presiden
Hubungan antar MPR dan Presiden di atur di dalam :
a. UUD 1945 pasal 3 ayat 2 yang berbunyi, ”Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden”
b. UUD 1945 pasal 3 ayat 3 yang berbunyi, “Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.”
c. UUD 1945 pasal 7A yang berbunyi, “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. “
d. UUD 1945 pasal 7B ayat 1 yang berbunyi, “Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”
e. UUD 1945 pasal 7B ayat 7 yang berbunyi, “Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.
f. UUD 1945 pasal 8 ayat 2 yang berbunyi, “Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
g. UUD 1945 pasal 8 ayat 3 yang berbunyi, “Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan siding untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, samapi berakhir masa jabatannya.
h. UUD 1945 pasal 9 ayat 1 yang berbunyi, “Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat”.
i. UU no 27 tahun 2009 pasal 6 ayat 1 yang berbunyi, “Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden.
4. DPR dengan DPD
Hubungan antar DPR dan DPD di atur di dalam :
a. UUD 1945 pasal 22D ayat 1 yang berbunyi, “Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah”
b. UUD 1945 pasal 22D ayat 2 yang berbunyi, “Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.”
c. UUD 1945 pasal 22D ayat 3 yang berbunyi, “Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.”
d. UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi, “Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.”
e. UUD 1945 pasal 23E ayat 2 yang berbunyi, “Hasil pemeriksa keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.”
f. UUD 1945 pasal 23F ayat 1 yang berbunyi, “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.”
5. DPR dengan Presiden
Hubungan antar DPR dan Presiden di atur di dalam :
a. UUD 1945 pasal 5 ayat 1 yang berbunyi, “Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.”
b. UUD 1945 pasal 7A yang berbunyi, “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”
c. UUD 1945 pasal 7B tentang tata cara pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden oleh DPR
d. UUD 1945 pasal 7C yang berbunyi, “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.”
e. UUD 1945 pasal 11 ayat 1 yang berbunyi, “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
f. UUD 1945 pasal 13 ayat 2 yang berbunyi, “Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.”
g. UUD 1945 pasal 13 ayat 3 yang berbunyi, “Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.”
h. UUD 1945 pasal 14 ayat 2 yang berbunyi, “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbanganDewan Perwakilan Rakyat.”
i. UUD 1945 pasal 20 ayat 2 yang berbunyi, “Setiap rancangan Undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.”
j. UUD 1945 pasal 20A mengenai hak-hak DPR
k. UUD 1945 pasal 22 mengenai tata cara pembentukan Undang-Undang
l. UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi, “Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajuka oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
m. UUD 1945 pasal 23F ayat 1 yang berbunyi, “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.”
n. UUD 1945 pasal 24A ayat 3 yang berbunyi, “Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.”
o. UUD 1945 pasal 24B ayat 3 yang berbunyi, “Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”
p. UUD 1945 pasal 24C ayat 2 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.”
q. UUD 1945 pasal 24C ayat 3 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.”
r. UU no 27 tahun 2009 pasal 74 ayat 2 yang berbunyi, “Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan Presiden.”
6. DPR dengan BPK
Hubungan antar DPR dan BPK di atur di dalam :
a. UUD 1945 pasal 23E ayat 2 yang berbunyi, “Hasil pemeriksa keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.”
b. UUD 1945 pasal 23F ayat 1 yang berbunyi, “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.”
c. UU no 15 tahun 2006 pasal 7 ayat 1 yang berbunyi, “BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.”
d. UU no 15 tahun 2006 pasal 7 ayat 4 yang berbunyi, “Tata cara penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPR, DPD, dan DPRD diatur bersama oleh BPK dengan masing-masing lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya.”
e. UU no 15 tahun 2006 pasal 11 mengenai kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan
f. UU no 15 tahun 2006 pasal 14 ayat 1 yang berbunyi, “Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.”
g. UU no 15 tahun 2006 pasal 14 ayat 3 yang berbunyi, “Calon anggota BPK diumumkan oleh DPR kepada publik untuk memperoleh masukan dari masyarakat.” UU no 15 tahun 2006 pasal 14 ayat 4 yang berbunyi, “DPR memulai proses pemilihan anggota BPK terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan harus menyelesaikan pemilihan anggota BPK yang baru, paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota BPK yang lama.”
h. UU no 15 tahun 2006 pasal 21 ayat 2 yang berbunyi, “Pemberhentian Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diresmikan dengan Keputusan Presiden atas usul BPK atau DPR.”
i. UU no 15 tahun 2006 pasal 35 ayat 2 yang berbunyi, “Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh BPK kepada DPR untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN.”
7. DPR dengan MK
Hubungan antar DPR dan MK di atur di dalam :
a. UUD 1945 pasal 24C ayat 2 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
b. UUD 1945 pasal 24C ayat 3 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.”
c. UU no 48 tahun 2009 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”
8. DPR dengan MA
Hubungan antar DPR dan MA di atur di dalam :
a. UUD 1945 pasal 24A tentang Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung.
b. UU no 27 tahun 2009 pasal 83 ayat 5 yang berbunyi, “Pimpinan DPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.”
9. DPD dengan Presiden
Hubungan antar DPR dan MA di atur di dalam :
a. UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi, “Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.”
b. UUD 1945 pasal 23 ayat 3 yang berbunyi, “Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.”
c. UUD 1945 pasal 23F ayat 1 yang berbunyi, “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.”
d. UU no 27 tahun 2009 pasal 227 ayat 3 yang berbunyi, “Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan Presiden.”
e. UU no 27 tahun 2009 pasal 240 ayat 2 yang berbunyi, “Tugas panitia kerja dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden adalah melakukan pembahasan serta menyusun pandangan dan pendapat DPD.”
10. DPD dengan BPK
Hubungan antar DPD dan BPK di atur di dalam :
a. UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi, “Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.”
b. UU no 15 tahun 2006 pasal 7 ayat 1 yang berbunyi, “BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.”
c. UU no 15 tahun 2006 pasal 7 ayat 3 yang berbunyi, “Penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPRD dilakukan oleh Anggota BPK atau pejabat yang ditunjuk.”
d. UU no 15 tahun 2006 pasal 7 ayat 4 yang berbunyi, “Tata cara penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPR, DPD, dan DPRD diatur bersama oleh BPK dengan masing-masing lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya.”
e. UU no 15 tahun 2006 pasal 14 ayat 1 yang berbunyi, “Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.”
11. Presiden/Wapres dengan MK
Hubungan antar Presiden/Wapres dan MK di atur di dalam :
a. UUD 1945 pasal 24C ayat 2 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
b. UUD 1945 pasal 24C ayat 3 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.”
c. UU no 48 tahun 2009 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”
d. UU no 48 tahun 2009 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, “Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden.”
12. Presiden/Wapres dengan MA
Hubungan antar Presiden/Wapres dan MA di atur di dalam :
UUD 1945 pasal 24A ayat 3 yang berbunyi, “Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.”
13. BPK dengan MA
Hubungan antar BPK dan MA di atur di dalam :
a. UU no 15 tahun 2006 pasal 16 ayat 1 yang berbunyi, “Anggota BPK sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.
b. UU no 15 tahun 2006 pasal 16 ayat 2 yang berbunyi, “Ketua dan Wakil Ketua BPK terpilih wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.”
c. UU no 15 tahun 2006 pasal 16 ayat 3 yang berbunyi, “Apabila Ketua Mahkamah Agung berhalangan, sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipandu oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung.”
14. MK dengan MA
Hubungan antar MK dan MA di atur di dalam :
UUD 1945 Aturan Peralihan pasal III yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Hello world!

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!